Laporan: Anas Riyanto
 |
| Warga Sampang menolak Wahabi dan PKS (foto: RRI) |
Sebelumnya pada hari Senin (3/06) pagi ada sekelompok warga yang mengatas namakan diri Forum Rakyat Sampang Anti-antek Wahabi berunjuk rasa di monumen kota itu. Mereka menolak kedatangan Presiden PKS di Sampang dengan berbagai alasan.
Di Sampang muncul unjuk rasa menolak PKS yang dianggap antek Wahabi. Anis Matta membantah. Ia menegaskan anatomi PKS tetap dari NU, Muhammadiyah dan Persis. Upaya membela diri yang di lakukan Anis Mata saya rasa salah. Padahal Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin sudah sangat jelas memiliki garis keturunan DI/TII.
Meskipun Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta telah membantah partainya beraliran Wahabi, seperti yang ditudingan sebagian umat Islam, seperti warga Sampang, Madura, Jawa Timur yang menolak keadatangan Presiden PKS. Namun kenyataan bahwa Kaum Wahabi di Indonesia dalam berpolitik lebih condong ke PKS itu tidak bisa dibantah.
Unjuk rasa tersebut menunjukkan bahwa, warga Madura tidak ingin wilayahnya di masuki oleh para kader PKS karena, warga Sampang Madura mengagap kehadiran tokoh partai yang terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sampang, karena menurut mereka, korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyengsarakan rakyat.
Sebagai orang awam terhadap politik, saya rasa penolakan terhadap Presiden PKS ke Sampang Madura sudah tepat. Yang terpenting pemerintah daerah juga tidak memfasilitasi berkembangnya ajaran Wahabi di Kabupaten Sampang secara khusus dan Madura pada umumnya, karena dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat.
Meskipun Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta telah membantah partainya beraliran Wahabi, seperti yang ditudingan sebagian umat Islam, seperti warga Sampang, Madura, Jawa Timur yang menolak keadatangan Presiden PKS. Namun kenyataan bahwa Kaum Wahabi di Indonesia dalam berpolitik lebih condong ke PKS itu tidak bisa dibantah.
Unjuk rasa tersebut menunjukkan bahwa, warga Madura tidak ingin wilayahnya di masuki oleh para kader PKS karena, warga Sampang Madura mengagap kehadiran tokoh partai yang terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sampang, karena menurut mereka, korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyengsarakan rakyat.
Sebagai orang awam terhadap politik, saya rasa penolakan terhadap Presiden PKS ke Sampang Madura sudah tepat. Yang terpenting pemerintah daerah juga tidak memfasilitasi berkembangnya ajaran Wahabi di Kabupaten Sampang secara khusus dan Madura pada umumnya, karena dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat.
Penulis : Anas Riyanto - Jakarta Utara
Postingan
Tidak ada komentar: